Ijin Pengelolaan Makam

Dasar Hukum Perda No. 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pengertian :

  1. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenasah
  2. Tempat Pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah yang pelayanannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah
  3. Tempat Pemakaman bukan umum adalah areal tanah milik pemerintah daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah yang dikelola oleh badan sosial dan atau badan keagamaan
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenasah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman jenasah yang meliputi pelayanan pemakaman jenasah dan sewa tempat pemakaman jenasah yang diberikan oleh pemerintah daerah

Ketentuan Umum :

Setiap pemegang ijin dalam pengelolaan makam berkewajiban untuk :

  1. Setiap akhir tahun memberikan data maka dalam pengelolaan pemegang ijin
  2. Melaporkan makam-makam yang telah habis masa sewa tanah makamnya
  3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
  4. Memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan makam
  5. Mencegah pengundulan dan erosi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan
  6. Membantu pemerintah daerah memungut retribusi pemakaman baru dan perpanjangan
  7. menciptakan lingkungan yang nyaman, asri dan indah dengan penataan pohon/bunga hias
  8. memasang papan pengumuman sebagai sarana sosialisasi tentang peraturan daerah yang berlaku

Setiap Pemegang Izin dalam pengelolaannya dilarang :

  1. Memindahtangankan ijin Pengelolaan Makam kepada pihak lain
  2. Mengadakan perluasan tanah/lahan makam tanpa ijin Bupati
  3. Memakamkan jenasah diatas tanah/lahan yang belum memeliki ijin dari instasi yang berwenang

 

 


Last Update:03-03-2013 15:21